Home arrow Metro Padang arrow 15 Pengaduan Diterima Ombudsman

15 Pengaduan Diterima Ombudsman E-mail
Ditulis Oleh Redaksi   
Friday, 28 June 2013

JATI, METRO-Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, telah menerima 15 pengaduan dari masyarakat terkait penerimaan siswa baru. Kebanyakan laporan yang masuk ke Ombudsman, terkait beratnya biaya masuk yang mesti keluarkan wali murid.

”Pengaduan yang masuk yaitu banyak melalui telepon, SMS dan ada juga dari pemberitaan di media. Kalau secara tertulis, belum ada yang berani,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yunafri, Kamis (27/6).

Tidak hanya menerima laporan saja, Ombudsman juga turun ke sekolah-sekolah yang ada di Sumbar untuk melakukan monitoring terkait penerimaan siswa baru. Hasilnya, di salah satu SMA eks RSBI di Padang, Ombudsman menemukan pungutan mencapai Rp5 juta per siswa.

”Karena regulasinya tidak ada, dinamakan uang titipan. Ini jelas memberatkan masyarakat. Tidak kepada siswa baru saja, kepada siswa lama yang naik kelas, juga dikenakan uang pendaftaran. Kalau tidak bayar, dianggap mundur,” tegas Yunafri.

Pungutan besar lainnya juga ditemukan di salah SMK negeri dan SD unggulan di Kota Padang. Dari pantauan yang dilakukan Ombudsman ke sekolah-sekolah, adanya pungutan tersebut berdasarkan kesepatan bersama. ”Harusnya ada dasar hukumnya, saat ini di Padang, Perwako baru terkait hal ini kan belum ada,” terangnya.

Yunafri berharap, sekolah bisa kembali ke fitrahnya, bahwa pendidikan bukan untuk orang berduit saja. Ombudsman ungkapnya, akan terus mengumpulkan bahan dan melakukan investigasi selama penerimaan siswa baru ini. ”Saat penerimaan siswa baru ini, banyak peluang besar untuk pihak-pihak tertentu untuk bermain. Seperti, kursi-kursi kosong di negeri yang bisa dijadikan peluang untuk jual beli kursi,” sebutnya.

Bila investigas dan supervisi dari penerimaan siswa baru ini selesai, Ombudsman akan mengundang pelaku pengambil kebijakan. Seperti, gubernur, wali kota, kepala Dinas Pendidikan dan DPRD untuk menyampaikan  hasil yang ditemukan.

Selain itu, Ombudsman Perwakilan Sumbar juga akan melaporkan hasil investigasi ini ke tingkat nasional yaitu ke Ombudsman Pusat. Ombudsman sendiri telah membuka posko pengaduan sejak 10 Juni 2013. Ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang mendapatkan perlakukan maladministratif dari pihak sekolah, berupa penyelewengan dalam proses penerimaan peserta didik. (uki)

 

Add comment

Aturan Main:
Seluruh layanan yang diberikan mengikuti aturan main yang berlaku dan ditetapkan oleh posmetropadang.com


Pasal Sanggahan (Disclaimer):
posmetropadang.com tidak bertanggung-jawab atas tidak tersampaikannya data/informasi yang disampaikan oleh pembaca melalui berbagai jenis saluran komunikasi (e-mail, sms, online form) karena faktor kesalahan teknis yang tidak diduga-duga sebelumnya posmetropadang.com berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca. Data dan/atau informasi yang tersedia di posmetropadang.com hanya sebagai rujukan/referensi belaka, dan tidak diharapkan untuk tujuan perdagangan saham, transaksi keuangan/bisnis maupun transaksi lainnya. Walau berbagai upaya telah dilakukan untuk menampilkan data dan/atau informasi seakurat mungkin, posmetropadang.com dan semua mitra yang menyediakan data dan informasi, termasuk para pengelola halaman konsultasi, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang disajikan posmetropadang.com


Security code
Refresh

< Sebelumnya   Berikutnya >