Home arrow Metro Padang arrow Fatwa MUI Zakat Tidak Pukul Rata

Fatwa MUI Zakat Tidak Pukul Rata E-mail
Ditulis Oleh Redaksi   
Wednesday, 12 June 2013

SAWAHAN, METRO-Pansus Zakat telah  melakukan konsultasi dengan ulama MUI Sumbar Guzrizal Gazhar. Oleh karena itu, dalam pembahasannya, pansus akan merekomendasikan kepada Baznaz Kota Padang berdasarkan masukan dari MUI. Zakat yang dikelola Baznaz, 95 persen dikumpulkan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai dari golongan dua keatas.

 

Ketua Pansus III (Zakat dan Pasar Raya), Hadison mengatakan, sebelumnya pansus telah mengumpulkan data mengenai zakat yang dipungut oleh pemko melalui Baznaz Kota Padang. Sebelumnya pansus mengatakan kedudukan amil di Baznaz yang dipungut langsung SKPD melewati bendahara dan langsung masuk ke rekening Baznaz Kota Padang. Pungutan ini, mulai dari golongan dua dengan gaji rata-rata Rp1,8 juta.

”Besaran zakat yang dipungut oleh lembaga profesi lainnya seperti PKPU, Rumah Zakat serta Dompet Dhuafa. Semuanya berbeda, nah kita ingin mengetahui bagaimana pendapat dari ulanma. Kita juga menerima laporan zakatLaporan, dimana harus mereka harus membayarkan zakat, sebagian dari mereka juga menerima dari zakat itu,” kata politisi PKS itu.

Ketau Komisi Fatwa MUI Sumbar, Gusrizal Gazahar mengatakan, sejak 1999 ia telah berusaha mengawal zakat, agar jangan menjadi alat yang dimanfaatkan siapapun. Ketika ia masih di MUI Kabupaten Solok, yang saat itu merupakan kota yang pertama kali membuat Perda Zakat. Di saat itu, Gamawan Fauzi yang mencanangkan perda tersebut dengan kerja sama dengan MUI.

Ia menyebutkan, dengan dibentuknya pasus oleh wakil rakyat, kesimpulannya bukan hanya MUI yang gelisah ternyata masyarakat juga banyak yang gelisah. Sudah seharunya pengelolaan zakat dikembalikan kepada kajian syar’i.  ”Jangan pernah berpikir, zakat harus dipukul ratakan kalau begitu apa gunanya ada mustahik dan muzaki. Ada juga orang yang dipungut zakatnya, dia mendapat zakat juga. Orang yang dipungut zakatnya biasanya orang kaya. Orang yang mendapatkannya adalah orang miskin,” tegasnya.

MUI melihat, proses pemungutan zakat yang seharusnya dilakukan oleh Baznaz. Prosesnya ada pengambilan zakat, yang dilakukan secara kolektif, pengelolaan zakat, serta pendistribusiannya. Semua proses ini bermasalah di Baznaz. Seharusnya dilakukan dengan dengan database yang jelas. Begitu juga siapa yang akan menerimanya nanti.

Hadison mengatakan, persoalan zakat bukanlah persoalan administrasi keuangan negara tetapi adalah persoalan syariah. Jika berbicara persoalan syariah, harus merujuk kepada rukun Islam dan yang paham akan hal itu adalah para ahli yakni ulama.

”Dalam Fatwa MUI Sumbar memutuskan perhitungan nisab zakat gaji PNS adalah penghasilan kotor setelah dikeluarkan terlebih dahulu kebutuhan pokok minimal sebesar 25 persen sisanya (penghasilan bersih) mencapai nisab, kepada yang dikenakan zakat,” ungkapnya. Ia menyebutkan jika tidak begitu, maka akan zalim nantinya. Selanjutnya baru dihitung apakah cukup satu nisab atau tidak. Zakat gaji PNS sama dengan nisab emas yakni sebesar 85 gram emas dalam satu tahun. Kalau cukup itu dikalikan sampai 85 gram lalu dipotong 25 persen baru seseorang wajib zakat.

“Qadar atau besar wajib zakat adalah 2,5 persen. Zakat gaji PNS dapat dibayar/dipungut setiap bulan bilamana perhitungan gaji yang bersangkutan selama satu tahun gamariah telah mencapai satu nisab,” katanya

Dalam hal ini banyak kesalahan yang dilakukan jika pemungutan zakat dipukul ratakan. Tidak semua PNS wajib zakat. Hal ini harus diperbaiki , oleh karena itu, hasil konsultasi dengan ulama ini akan dirapatkan di internal pansus. “Dalam hal ini DPRD tidak akan melangkahi MUI karna ini bukan wilayah DPRD untuk menentukan. Oleh karena itu, pansus  akan memberikan rekomendasi dari fatwa MUI agar Baznaz Kota Padang mengikuti fatwa MUI,” tutupnya. (cr21)

 

Add comment

Aturan Main:
Seluruh layanan yang diberikan mengikuti aturan main yang berlaku dan ditetapkan oleh posmetropadang.com


Pasal Sanggahan (Disclaimer):
posmetropadang.com tidak bertanggung-jawab atas tidak tersampaikannya data/informasi yang disampaikan oleh pembaca melalui berbagai jenis saluran komunikasi (e-mail, sms, online form) karena faktor kesalahan teknis yang tidak diduga-duga sebelumnya posmetropadang.com berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca. Data dan/atau informasi yang tersedia di posmetropadang.com hanya sebagai rujukan/referensi belaka, dan tidak diharapkan untuk tujuan perdagangan saham, transaksi keuangan/bisnis maupun transaksi lainnya. Walau berbagai upaya telah dilakukan untuk menampilkan data dan/atau informasi seakurat mungkin, posmetropadang.com dan semua mitra yang menyediakan data dan informasi, termasuk para pengelola halaman konsultasi, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang disajikan posmetropadang.com


Security code
Refresh

< Sebelumnya   Berikutnya >