Home arrow Metro Sumbar arrow Demo SP-PLN Dinilai Salah Alamat

Demo SP-PLN Dinilai Salah Alamat E-mail
Ditulis Oleh Redaksi   
Tuesday, 11 June 2013

PADANG, METRO-Ratusan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Listrik Padang, Pariaman, Painan Mentawai dan Kerinci (SPLP3 Mekar) dan Serikat Pekerja Listrik (SP-PLN) se-Indonesia berunjuk rasa di depan kantor PLN Wilayah Sumbar, Senin (10/9). Mereka menolak privatisasi dan meminta pemerintah mengkaji ulang UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pantauan POSMETRO, ratusan pekerja pencatan meteran tersebut menggelar aksi long march dari kantor PLN Wilayah Sumbar sampai ke kantor gubernur dan langsung menuju DPRD Sumbar. Membawa pamflet mengecam segala keburukan privatisasi tersebut, para pembaca meteran menyebut, akan terus melakukan aksi hingga lima hari mendatang kalau tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Orator SP-PLN Azi Adri mengatakan, para tenaga outsourching tersebut mendesak agar subsidi listrik dicabut, menolak privatisasi PLN dan menolak Pemdanisasi PLN serta Perda Kelistrikan. Tuntutan mereka dilayangkan ke Pemprov Sumbar. Mereka juga meminta gubernur untuk menemui para buruh dan menyampaikan pesan mereka ke pusat.

“Kami SP-PLN, ingin gubernur hadir di sini. Jika tidak, maka kami akan tetap berorasi di sini dan melakukan aksi yang lebih besar,” ucap Azi dengan suara lantang.

Para peserta aksi tersebut tidak hanya berasal dari Padang, kata Azi, tapi juga berasal dari DPC SP-PLN Indonesia daerah Aceh, Jawa Timur dan Jawa Tengah. “Kami ingin tuntutan kami didengarkan,” ungkap Azi.

Terpisah, General Manager PLN Wilayah Sumbar, Wasito Adi menyebut, aksi demo yang dilakukan para tenaga outsourching tersebut, dnilai terlalu mendramatisir keadaan. Mereka menuntut tidak sesuai dengan kinerja yang mereka berikan selama ini.

”Selain itu, untuk perumusan suatu UU, pemerintah sudah memikirkan apa yang akan terjadi ke depan. Makanya, dalam UU No 30 Tahun 2009 tersebut disebutkan, tidak ada istilah privatisasi, pemdanisasi atau lainnya. Kan ada empat pasal di situ dan semua menjelaskan kalau pemerintah punya hak untuk pengelolaan listrik, tidak ada kepemilikan pribadi,” tegasnya.

Disebutkan Wasito, dalam hal ini, harusnya para peserta aksi itu mendemo perusahaan vendor yang menangani mereka, bukan PLN. PLN hanya berurusan dengan vendor dan selanjutnya vendor yang bertanggung jawab terhadap para tenaga outsourching itu. ”Kita berpatok pada UU, dan tidak akan keluar dari jalur tersebut,” papar Wasito.

Perda Atur PLTMH

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Marzuki Mahdi mengatakan, Perda Ketenagalistrikan di Sumbar sudah disahkan. Namun sampai saat ini, belum disosialisasikan sebab baru saja disahkan. Namun perda tersebut, terangnya, hanya mengatur payung hukum terkait Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). ”Perda Ketenagalistrikan tersebut, hanya untuk pengelolaan PLTMH saja. Selama ini payung hukumnya tidak ada,” terang Marzuki.

Dijelaskan, untuk sarana disiapkan pemerintah. Sedangkan pengelolaannya, dilakukan masyarakat. Marzuki menegaskan, tidak betul pengelolaan PLN dilakukan BUMD atau pemdanisasi. (g/uki)

 

Add comment

Aturan Main:
Seluruh layanan yang diberikan mengikuti aturan main yang berlaku dan ditetapkan oleh posmetropadang.com


Pasal Sanggahan (Disclaimer):
posmetropadang.com tidak bertanggung-jawab atas tidak tersampaikannya data/informasi yang disampaikan oleh pembaca melalui berbagai jenis saluran komunikasi (e-mail, sms, online form) karena faktor kesalahan teknis yang tidak diduga-duga sebelumnya posmetropadang.com berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca. Data dan/atau informasi yang tersedia di posmetropadang.com hanya sebagai rujukan/referensi belaka, dan tidak diharapkan untuk tujuan perdagangan saham, transaksi keuangan/bisnis maupun transaksi lainnya. Walau berbagai upaya telah dilakukan untuk menampilkan data dan/atau informasi seakurat mungkin, posmetropadang.com dan semua mitra yang menyediakan data dan informasi, termasuk para pengelola halaman konsultasi, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang disajikan posmetropadang.com


Security code
Refresh

< Sebelumnya   Berikutnya >