Home arrow Berita Utama arrow Ingkar Janji, KMSS Akan Praperadilankan Kajati

Ingkar Janji, KMSS Akan Praperadilankan Kajati E-mail
Ditulis Oleh Redaksi   
Wednesday, 29 May 2013

PADANG, METRO-Unjukrasa sejumlah aktivis anti korupsi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, Rabu (29/5), diwarnai aksi pelemparan telur dan tomat busuk. Para pengunjukrasa yang datang dari berbagai daerah, kecewa dengan Kajati Sumbar, Ahmad Djaenuri yang melakukan penghentian penyidikan terhadap 22 kasus korupsi.

Pelemparan telur busuk dilakukan seorang lelaki tua berbaju batik, yang mengaku datang dari Padangpariaman. Lelaki berkulit legam itu sebelumnya berteriak-teriak, menuding kejaksaan “bermain kotor” dalam menyidik perkara dugaan korupsi pengadaan tanah, di Kota Pariaman.

Kasus ini awalnya ditelisik Polda Sumbar, namun akhirnya diambil-alih kejaksaan. Di tangan kejaksaan, malahan penyidikannya dihentikan dengan keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3). Inilah yang membuat pria berbaju batik itu berang. Dengan tergesa-gesa, pelaku mengambil plastik hitam yang ternyata berisi tomat dan telur busuk.

“Ini untuk kalian, penegak hukum yang dengan sengaja menghentikan kasus hukum. Padahal, kasusnya jelas,” tutur sang pelaku.

Aksi ini tentu saja menarik perhatian sejumlah jaksa dan mahasiswa yang duluan berorasi di depan gedung kejaksaan di Jalan Raden Saleh, Kota Padang. Para mahasiswa malahan memberi semangat dan toa, agar lelaki tersebut bicara.

Akan Lakukan Praperadilan

Di samping para mahasiswa dan kelompok masyarakat, sejumlah professor, akademisi, aktivis dan penggiat anti korupsi, juga mendatangi kejaksaan, kemarin. Kedatangan para ahli hukum yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar (KMSS), untuk menagih janji Ahmad Djaenuri yang akan memberikan berkas 22 kasus yang dihentikan penyidikannya. Tapi apa hendak dikata, Kajati enggan menunaikan janjinya itu.

“Sesuai Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), berkasnya tidak bisa kita berikan. Bisa saja hal ini akan menghambat proses hukum. Meski sudah di SP-3, bukan tak mungkin kasusnya dibuka lagi. Selain itu, mestinya harus ada surat permintaan tertulis,” kata Ahmad Djaenuri.

Hal ini tentu saja membuat para aktivis taburansang. Pertemuan kemudian memanas, karena aktivis yang dimotori Prof Saldi Isra, Prof Mestika Zed, Oktavianus Rizwa, Miko Kamal, Roni Saputra, Charles Simabura dan Feri Amsari menganggap Kajati ingkar janji. “Kita kesini hanya menagih janji. Kalau tidak bisa dipenuhi, kami pergi,” tegas Miko Kamal.

Para aktivis sempat berdialog sekitar 10 menit, sebelum menyatakan sikap. Akhirnya mereka sepakat meninggalkan forum pertemuan. “Tidak ada gunanya forum ini. Nantinya, kita akan tempuh upaya hukum,” beber Professor Saldi Isra.

Mantan Koordinator Forum Pedulis Sumatera Barat (FPSB), Oktavianus Rizwa menegaskan, ke depan, Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar, berencana mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Padang atas penghentian kasus yang dilakukan Kejati Sumbar. “Ada dua kasus yang kemungkinan akan jadi bahan dasar praperadilan. Kita tempuh upaya hukum, karena menganggap yang dilakukan kejaksaan salah,” tegas Oktavianus Rizwa.

Selain itu, Kejati Sumbar juga akan digugat ke Komisi Informasi, karena dianggap sudah menghalang-halangi para aktivis untuk mendapatkan informasi. Namun, kapan akan dilakukan gugatan belum diketahui.

Sebelumnya, penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, menghentikan penyelidikan dan penyidikan 22 kasus korupsi, yang sudah bertahun-tahun ditangani. Jaksa beralasan tidak memiliki cukup bukti untuk melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penuntutan. Kepastian ‘dilipatnya’ 22 kasus ini, disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumbar Ikhwan Ratsudy, Selasa (21/5).Dari 22 perkara tersebut, ada 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus yang dihentikan itu antara lain, dugaan korupsi pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Solok, dugaan korupsi Business Development Centre (BDC) Sawahlunto, dugaan korupsi pengadaan stimulan bahan bangunan di Padangpariaman, dugaan korupsi asset Nagari Air Bangis, Pasbar, kasus dugaan korupsi penggunaan dana perjalanan pada bagian umum Pemkab Solok Selatan dengan tersangka IS dan kasus pengadaan lahan yang melilit Wali Kota Pariaman Mukhlis R.

Lalu ada kasus dugaan korupsi dana bahan bakar untuk bus kampus Unand, pembangunan pasar ikan di Bukittinggi dengan tersangka ST. Terhitung sejak 2012, ada 52 kasus yang belum tuntas. Pada 2013, lima kasus baru juga diusut. Dari 57 kasus itu, dihentikan 22 kasus, 9 sudah diselesikan sedangkan 7 kasus lainnya masuk ke penun tutan. (ben)

 

Add comment

Aturan Main:
Seluruh layanan yang diberikan mengikuti aturan main yang berlaku dan ditetapkan oleh posmetropadang.com


Pasal Sanggahan (Disclaimer):
posmetropadang.com tidak bertanggung-jawab atas tidak tersampaikannya data/informasi yang disampaikan oleh pembaca melalui berbagai jenis saluran komunikasi (e-mail, sms, online form) karena faktor kesalahan teknis yang tidak diduga-duga sebelumnya posmetropadang.com berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca. Data dan/atau informasi yang tersedia di posmetropadang.com hanya sebagai rujukan/referensi belaka, dan tidak diharapkan untuk tujuan perdagangan saham, transaksi keuangan/bisnis maupun transaksi lainnya. Walau berbagai upaya telah dilakukan untuk menampilkan data dan/atau informasi seakurat mungkin, posmetropadang.com dan semua mitra yang menyediakan data dan informasi, termasuk para pengelola halaman konsultasi, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang disajikan posmetropadang.com


Security code
Refresh

< Sebelumnya   Berikutnya >
Komentar