Kesbangpol Pertanyakan Dana ’Batongkong’ Rp20 M Mau Disimpan di Mana? E-mail
Ditulis Oleh Redaksi   
Thursday, 07 March 2013

SAWAHAN, METRO-Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang, segera melaksanakan tahapan pilkada. Pasalnya, waktu terus berjalan dan jadwal yang diharapkan semakin dekat. ”Saya harap, KPU segera menetapkan tahapan pilkada. Sehingga, proses pelaksanaan dimulai segera,” kata Kepala Kantor Kesbangpol Heri Senjaya, Kamis (7/3).

Menurutnya, Kesbangpol hanya menyiapkan sarana-prasarana, untuk persiapan pilkada ini. Jika KPU menetapkan tahapan, Kesbang akan bergerak. “KPU harus bersikap profesional. Apalagi, waktu tinggal 8 bulan lagi. Jangan hanya karena alasan MoU (nota kesepahaman), dan dana Rp20 miliar, tahapan pilkada belum juga dimulai,” tegas mantan Kakan Pol PP ini.

Menurutnya, penandatangan MoU antara Pemko Padang dengan KPU itu, tidak ada dasarnya. Sehingga, tanpa MoU, katanya, tahapan sudah bisa dimulai pada bulan Maret ini. Sedangkan, mengenai anggaran sebesar Rp20 miliar jangan juga menjadi alasan KPUD untuk tidak melaksanakan tahapan pilkada. Menurutnya, dana hibah tidak pernah diserahkan ke KPU secara keseluruhan, tapi akan dicairkan berdasarkan kebutuhan.

“Penyelenggaraan pilkada merupakan, tugas pokok dan tanggung jawab KPU. Bahkan, merupakan tugas rutin dari KPU. Kami melihat, KPU seperti tidak percaya dengan Pemko Padang. Harus minta penandatanganan MoU pula, apalagi soal anggaran kan bisa ditambah,” kata pria yang juga Sekretaris Panwaslu Padang pada Pilkada 2008 ini.

Dia membandingkan, Kesbangpol hanya mendapat Rp7,4 miliar untuk persiapan pilkada. Sama juga dengan KPU, belum bisa dicairkan secara penuh, tapi bertahap sesuai kebutuhan. Bahkan, untuk dana persediaan diberikan sebesar Rp700 juta dari yang dialokasikan sebesar Rp7,4 miliar itu. Jadi, jangan berharap KPU akan menerima dana Rp20 miliar secara penuh atau batongkong.

Menurutnya, kalaupun KPU, menerima dana penuh Rp20 miliar mau disimpan dimana? Jika KPU menyimpan dana Rp20 miliar itu di bank, bagaimana bunganya. ”Dana Rp20 miliar itu, uang rakyat dan ada aturan penggunaannya. Jadi, KPU jangan sembarangan menggunakan uang masyarakat,” tegasnya lagi.

Selain itu, menurutnya, KPU bisa mendapatkan dana hibah itu secara triwulan (tiga bulan) dan bukan diambil semuanya. “Andai KPU, tidak bisa melaksanakan tahapan pilkada ini. Maka, mundur saja,” katanya.

DPRD Desak KPU

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Padang Afrizal juga mendesak KPU melaksanakan tahapan pilkada pada bulan Maret ini. Menurutnya, pilkada merupakan  tugas pokok KPUD.

”Jangan hanya karena alasan MoU dan dana Rp20 miliar, tahapan pilkada jadi tertunda. Anggaran Rp20 miliar itu, hanya bisa dicairkan berdasarkan kebutuhan. KPUD tidak bisa menerima dana Rp20 miliar secara penuh, karena itu uang rakyat yang diambil dari pajak, retribusi dan lainnya. Sehingga, harus tepat sasaran,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Padang Alison mengatakan, tahapan pilkada dilaksanakan jika ada penandatanganan MoU antara Pemko Padang dan KPUD. “Kami tidak bisa mendesak Pemko Padang, untuk melakukan penandatangan MoU karena hal itu adalah tanggungjawab Pemko Padang, serta pilkada itu merupakan agenda Pemko Padang,” katanya.

Menurutnya, tanggung jawab KPU hanya sebagai penyelenggara. KPU memberikan deadline kepada Pemko Padang pada bulan Maret ini untuk penandatanganan MoU serta naskah hibah pemerintah daerah.

“Jika pada bulan Maret ini tidak juga ada pelaksanaan penandatanganan MoU, maka KPU akan mengambil sikap yaitu, KPU hanya fokus pada pemilihan legislatif (pileg),” ujarnya.

Namun, menjelang akhir Maret ini KPU akan bicarakan dengan Pemko Padang dulu terkait penandatanganan MoU dan naskah hibah ini. Sementara itu, mengenai dana Rp20 miliar hendaknya bisa sekali pencairan saja. ”Karena, kalau satu pencairan kami tidak bolak-balik minta kepada Pemko Padang. Minimal, dua kali pencairan,” katanya. Kalau pencairan berdasarkan kebutuhan, KPU tidak sanggup melakukan proses seperti itu artinya kan memakan proses pencairan yang cukup panjang. (cr21)

SAWAHAN,METRO

Wakil Ketua DPRD Padang Afrizal mengaku tidak khawatir dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dana perjalanan yang mencapai Rp1,9 miliar yang kini mulai ditelisik kejaksaan. Sebab, menurutnya, dana tersebut benar-benar digunakan untuk perjalanan, bukan fiktif.

”Kita memang melakukan perjalanan. Ada SPJ-nya. Semua ada laporan dan bukti-bukti anggota DPRD melakukan perjalanan. Kecuali kita melakukan perjalanan fiktif, baru perlu dikhawatirkan,” kata Afrizal, Kamis (7/3) di ruang kerjanya.

Seperti diberitakan, Rabu (6/3) kemarin mantan Sekwan DPRD Padang Sastri Bakri dipanggil Kejaksaan Negeri untuk dimintai keterangan soal anggaran perjalanan dinas dengan nama menyukseskan kegiatan pimpinan dewan sebesar Rp1,9 miliar.

Pihak intelejen kejaksaan mulai mengumpulkan bukti-bukti penggunaan anggaran tersebut dengan memanggil Sastri yang kini menjabat sebagai Inspektur Khusus di Kementerian Dalam Negeri. Namun sayangnya Sastri kemarin tidak hadir karena yang bersangkutan juga tengah menyelidiki dana bantuan sosial untuk Safari Dakwah PKS sebesar Rp1,9 miliar pula.

Dikatakan Afrizal, dalam temuan itu, BPK hanya meminta agar anggaran itu tidak lagi dianggarkan tahun berikutnya, karena dinilai kegiatannya hampir mirip dengan kegiatan alat kelengkapan dewan. ”Jadi tak ada persoalan sebenarnya, hanya BPK minta agar tidak lagi dianggarkan. Tapi karena tahun ini sudah dianggarkan, kita akan carikan jalan keluarnya segera,” katanya.

Ia mengatakan, dana perjalanan itu digunakan untuk menghadiri undangan dari daerah lain atau kementerian guna mengikuti sosialisasi aturan terbaru. ”Penggunaannya didasarkan atas adanya undangan, baik dari daerah lain, kementerian ataupun DPR RI. Jadi tidak ada yang digunakan sembarangan dan perjalanan itu benar-benar dilakukan,” katanya.

Ditanya kesiapannya ketika nanti Jaksa memanggil, ia mengaku sangat siap. ”Apa yang perlu kita takutkan. Kita punya bukti-bukti perjalanan. Kalau perlu silahkan saja pertanyakan ke daerah yang kita kunjungi ada tidak SPPD kita ditandatangani,” katanya. (cr21)

 

Add comment

Aturan Main:
Seluruh layanan yang diberikan mengikuti aturan main yang berlaku dan ditetapkan oleh posmetropadang.com


Pasal Sanggahan (Disclaimer):
posmetropadang.com tidak bertanggung-jawab atas tidak tersampaikannya data/informasi yang disampaikan oleh pembaca melalui berbagai jenis saluran komunikasi (e-mail, sms, online form) karena faktor kesalahan teknis yang tidak diduga-duga sebelumnya posmetropadang.com berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca. Data dan/atau informasi yang tersedia di posmetropadang.com hanya sebagai rujukan/referensi belaka, dan tidak diharapkan untuk tujuan perdagangan saham, transaksi keuangan/bisnis maupun transaksi lainnya. Walau berbagai upaya telah dilakukan untuk menampilkan data dan/atau informasi seakurat mungkin, posmetropadang.com dan semua mitra yang menyediakan data dan informasi, termasuk para pengelola halaman konsultasi, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang disajikan posmetropadang.com


Security code
Refresh

< Sebelumnya   Berikutnya >