Home arrow Metro Sumbar arrow Solok arrow Ratusan Alber Berkeliaran di Batang Hari, PT GSS Hanya Operasikan 81 Ekskavator

Ratusan Alber Berkeliaran di Batang Hari, PT GSS Hanya Operasikan 81 Ekskavator E-mail
Ditulis Oleh Redaksi   
Friday, 07 December 2012

SOLSEl, METRO-PT Geominex Solok Selatan (GSS), yang bergerak di sektor pertambangan emas di daerah aliran sungai (DAS) Batang Hari, Kecamatan Sangir Batang Hari menyatakan, hanya mengeluarkan 81 Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) untuk penambangan pemakai alat berat (ekskavator) di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan itu.

“SPK yang dikeluarkan PT GSS untuk penambangan memakai alat berat hanya kepada 81 alat berat yang berada di dalam titik koordinat IUP kita,” ujar Wakil Direktur PT GSS, Rinaldi Putra kepada POSMETRO, Kamis (6/12)

Sedangkan ratusan ekskavator di luar 81 unit alat berat milik PT GSS yang melakukan penambangan emas di Batang Hari tidak bukanlah SPK dengan PT GSS dan itu di luar tanggung jawab PT GSS. Setiap satu ekskavator yang menambang di lokasi PT GSS, dikenakan uang izin operasi sebesar Rp25 juta untuk beroperasi selama 200 jam. Sedangkan 200 jam ini berlangsung untuk 20 hari jika satu hari beroperasi 10 jam.

“Ekskavator yang membayar ini harus beroperasi di titik koordinat IUP kami, jika di luar itu sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab kami,” sebut Rinaldi Putra.

Untuk penambangan memakai alat berat ini,  PT GSS mengajukan addendum (perubahan-red) dokumen dari kapal keruk ke ekskavator kepada pemerintah daerah sebanyak 30 titik, di mana masing-masing titik sebanyak dua unit. Pengurusannya sedang dalam proses, namun belum ada kepastian tertulis ditolak atau diterima.  “Kita berharap pemerintah secepatnya mengeluarkan kebijakan tentang pengajuan addendum untuk ada kejelasannya,” ucap Rinaldi.

Pengajuan operasional ekskavator sebanyak 60 unit didasari atas jumlah titik potensial emas di selingkup IUP. “Dalam IUP kami, ada 30 titik direncanakan satu titik digarap oleh dua unit ekskavator, sehingga untuk mengeksploitasi potensi emas itu dibutuhkan 60 unit,” terangnya.

Dikatakan, sudah ada 81 ekskavator yang dikeluarkan izinnya oleh pihak perusahaan untuk beroperasi di koordinat IUP.  “Kami sudah mengeluarkan 81 SPK, namun yang jelas sekarang bekerja dalam koordinat IUP hanya 39 unit ekskavator. Sementara, ratusan ekskavator bekerja di luar kordinat IUP PT GSS,” tegasnya.

Menurutnya, 42 ekskavator yang memiliki izin dari PT GSS Solsel sering beroperasi di luar IUP. “Untuk pemilik yang tidak mematuhi kontrak kerja dengan PT GSS Solsel, maka mereka di luar tanggung jawab perusahaan,” tukasnya.

Yang jadi permasalahan, ada ratusan ekskavator yang beroperasi di luar koordinat IUP PT GSS. Namun, mereka berdalih sudah memiliki izin dari PT GSS Solsel. Adanya rencana pemerintah untuk menertibkan penambangan liar dari pihak perusahaan sangat mendukung. “Kami dari perusahaan sangat mendukung upaya pemerintah daerah dan provinsi bersama aparat penegak hukum untuk upaya menertibkan alat berat liar,” ujar Rinaldi.

Seementara, SPK PT GSS menyerahkan uang bersih sebesar Rp25 juta untuk 200 jam ke daerah. Namun sangat memprihatinkan, kontribusi PT GSS Solsel pada 2012 hanya berkisar Rp25 juta. Menurut Kepala Energy Sumber Daya Mineral (ESDM) Solsel Yulian Efi, kontribusi PT GSS Solsel tahun 2012 untuk daerah baru berkisar dari R25 juta.  “Hingga sekarang, kontribusi PT GSS baru berkisar RP25 juta untuk daerah,”katanya.

Addendum ditolak

Terkait addendum yang diajukan perusahaan, Sekkab Solsel, H Fachril Murad menegaskan, untuk addendum yang diajukan PT GSS sudah pasti ditolak. Keterlambatan penolakan menunggu prosedur karena ada beberapa kata dan bahasa yang perlu dibenarkan penulisannya.

“Adendum PT GSS harus ditolak, karena izin hanya memakai kapal keruk, tapi sebelum addendum keluar perusahaan sudah beroperasi dengan alat berat. Lebih parah lagi mereka menambang di sepadan sungai,” ucapnya.

Dikatakan, pihak perusahaan sudah melegalkan sesuatu yang belum diizinkan pemerintah. Ini jelas melanggar karena addendum yang diajukan belum dikeluarkan. “Mereka baru boleh beroperasi jika izin sudah lengkap, seharusnya mereka tidak boleh beroperasi sebelum ada kejeasan dari addendum,” jelasnya.

Ditambahkan Sekda, semua alat berat yang telah beroperasi memakai SPK meskipun beroperasi di luar IUP PT GSS, harus kewajiban perusahaan yang bersangkutan untuk menariknya.(af)

 

Add comment

Aturan Main:
Seluruh layanan yang diberikan mengikuti aturan main yang berlaku dan ditetapkan oleh posmetropadang.com


Pasal Sanggahan (Disclaimer):
posmetropadang.com tidak bertanggung-jawab atas tidak tersampaikannya data/informasi yang disampaikan oleh pembaca melalui berbagai jenis saluran komunikasi (e-mail, sms, online form) karena faktor kesalahan teknis yang tidak diduga-duga sebelumnya posmetropadang.com berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca. Data dan/atau informasi yang tersedia di posmetropadang.com hanya sebagai rujukan/referensi belaka, dan tidak diharapkan untuk tujuan perdagangan saham, transaksi keuangan/bisnis maupun transaksi lainnya. Walau berbagai upaya telah dilakukan untuk menampilkan data dan/atau informasi seakurat mungkin, posmetropadang.com dan semua mitra yang menyediakan data dan informasi, termasuk para pengelola halaman konsultasi, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang disajikan posmetropadang.com


Security code
Refresh

< Sebelumnya   Berikutnya >