Home arrow Metro Padang

Bongkar Pasang Kurikulum, Orang Tua Gelisah E-mail
Ditulis Oleh Redaksi   
Friday, 19 December 2014

Share this!

LUBUK LINTAH, METRO
Bongkar pasang kurikulum pendidikan tidak hanya membuat siswa dan siswi kebingungan, orang tua juga dibuat pusing karena harus mengeluarkan budjet lebih besar lagi untuk membeli buku-buku baru bagi anak mereka. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menghentikan Kurikulum 2013 dan memberlakukan kembali Kurikulum 2006 yang sudah dihentikan sejak Juli 2013 lalu, dinilai sudah membuat siswa dan orang tua “dilempar-lempar.”
“Jangankan kami, para guru saja masih bingung tentang kurikulum ini. Mau jadi apa anak-anak kita nanti,” ujar Rina (32), orang tua murid SD IT Adzkia Padang kepada POSMETRO.


Agar tidak membingungkan siswa, menurut Rina, pemerintah membuat regulasi jelas dan tidak mengubah-ubah sistem pendidikan. Kalaupun ada perubahan itu hanya bersifat perbaikan, sehingga pendidikan lebih fokus. Orang tua juga tidak perlu terbebani dengan biaya membeli buku-buru baru  sebagai tuntutan kurikulum. 


“Pemerintah sepertinya belum punya konsep jelas tentang arah pendidikan. Kami malah menjadi korban kebijakan mereka yang cenderung diutak-atik itu,” ujar Rina.
Orang tua murid lainnya, Dewi (34) mengatakan, perubahan kurikulum secara psikologis memberikan beban mental kepada orang tua. Karena orang tua akan dibebankan lagi membeli sejumlah buku seperti dulu. “Kalau berubah lagi, tambah biaya. Ujung-ujungnya duit lagi,” ujarnya.


Kebijakan pemerintah penghentkian Kurikulum 2013 lebih disebabkan ketidaksiapan berbagai hal mulai dari pelatihan guru, pelatihan kepala sekolah, pendampingan guru, buku pelajaran hingga sistem penilaian. Adapun Kurikulum 2013 akan tetap diberlakukan di sekolah-sekolah percontohan yang selama ini telah menerapkannya selama 3 untuk tahun ajaran 2013/2014 di 6.221 sekolah di 295 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 


Belum Ada Edaran
Kepala SMA 1 Padang, Barlius mengatakan, sampai saat ini belum ada edaran pasti soal perubahan kurikulum. Namun, dari informasi sementara sekolah yang telah menjadi piloting Kurikulum 2013 tetap akan lanjut. Sementara sekolah yang tidak, kembali ke Kurikulum 2006.
Saat ini untuk SMA di Padang, sekolah yang menjadi pilotig adalah 8 unit yakni, SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 7, SMA 10, SMA Semen Padang dan SMA Don Bosko.
Pada sekolah piloting sudah diberlakukan Kurikulum 2013 sejak 2 tahun silam. Secara pribadi, ia menilai Kurikulum 2013 bagus untuk revolusi mental. Karena menanamkan nilai-nilai kepada anak didik. Tapi meski demikian, pihak sekolah akan berbuat sesuai aturan. “Kita hanya pelaksana teknis, jadi apapun kata pemerintah, kita ikuti,” ujar Barlius.
Terpisah, Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan, Indriyedi Bakri mengatakan, sesuai Permendikbud No 60 Tahun 2014 yang diterima Disdik pada 11 Desember 2014, menginstruksikan bahwa bagi sekolah yang menjadi piloting pelaksanaan Kurikulum 2013 tetap melanjutkan penggunaan kurikulum. Namun, bagi sekolah yang belum diharapkan kembali pada kurikulum Tingkat Satuan Pendidik 2006. 


Aturan baru ini, kata dia, akan berlaku pada 5 Januari 2014 mendatang atau di Semester II tahun ajaran 2014-2015. Dengan sistem baru ini, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) juga berbeda. Yakni, ada UN Kurikulum 2013 dan UN Kurikulum 2006. “Pelaksanaan UN juga berbeda,” sebut dia.
Ia mengakui, perbedaan ini menimbulkan kegalauan pada orang tua dan murid. Namun karena sudah merupakan keputusan Mendikbud, hal itu harus diikuti. 


Beban Siswa
Kepala SMA 4, Abinul Hakim mengatakan, sekolah sudah menerapkan Kurikulum 2013 selama 3 semester. SMA 4 juga menjadi salah satu percontohan penerapan Kurikulum 2013 untuk Sumbar.
“Kami akan tetap melanjutkan Kurikulum 2013 untuk tahun ajaran baru mendatang. Sesuai surat edaran menteri, sekolah boleh melanjutkannya, jika sudah menerapkannya selama 3 semester. Jika kami kembali ke Kurikulum 2006, tentu anak-anak akan dibebankan dengan pembelian buku baru lagi,” sebut Abinul Hakim.
Menurut dia, Kurikulum 2013 yang sudah diterapkan selama 3 semester dinilai banyak membantu guru, sebab guru merasa lebih santai dalam penilaian juga mengajar. Dimana penilaian lebih otentik karena dibantu dengan software. Dalam pembelajaran, siswa persentase di depan guru dalam memberikan materi.
Sementara, di SMA 6, belum bisa menentukan apakah kembali ke Kurikulum 2006. Kepala SMA 6 Ramadansyah mengatakan, sekolahnya baru menerapkan Kurikulum 2013 selama satu semester. Pihak sekolah berharap kurikulum tersebut tetap dilanjutkan. 


“Kami belum bisa mengatakan untuk tahun ajaran baru nanti, apakah tetap memakai Kurikulum 2013 atau kembali ke Kurikulum 2006. Jika kembali ke kurikulum lama, tentu banyak masalah yang datang, seperti tentang penghentian buku, juga sertifikasi guru. Dan yang pasti siswa akan dibebankan dengan buku kembali.” pungkasnya. (tin/cr6)

 
Angkot Wajib Pakai Tong Sampah E-mail
Ditulis Oleh Redaksi   
Friday, 19 December 2014

Share this!

MULAI 1 Januari 2015, seluruh angkutan kota (angkot) di Padang wajib menyediakan tong sampah. Hal itu sesuai dengan penerapan Perda No 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Jika penyedia jasa angkutan tidak mengindahkan, maka akan dikenai sanksi maksimal denda Rp5 juta atau kurungan lima bulan penjara.
Penyediaan tong sampah ini seiring dengan program walikota ”Padang Bersih.” Untuk menyosialisasikan kepada pemilik angkot, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No551.21/11.47/DishubkominfoPd/2014. Surat tersebut sudah disebarkan pada pemilik dan sopir angkot.
Kadishubkominfo, Rudy Rinaldy dikeluarkannya surat edaran tersebut, untuk mengimplementasikan peraturan daerah (Perda) Padang No21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah serta program walikota mengenai gerakan Padang Bersih dan Sehat. Sebelum diberlakukan, Dishubkominfo melakukan sosialisasi lewat penyebaran selebaran ke setiap angkot di penjuru rute angkot yang beroperasi di Padang, Kamis (18/12).


”Jika tidak ada kerajang sampah dalam angkutan kota itu, maka petugas akan menangkap dan dilarang beroperasi, dan ketika uji kendaraan bermotor (kir) tidak diperbolehkan dan dikenai sanksi,” kata Rudy.
Penyediaan keranjang sampah dalam angkutan itu merupakan hal wajib. Upaya ini juga merupakan bagi dari program Pemko Padang untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota bersih. “Dari sekarang sedang dilakukan sosialisasi ke setiap angkot-angkot yang beroperasi di Padang,” ujarnya.


Dengan adanya tong sampah di dalam angkot, tentu setiap sopir harus mengingatkan penumpangnya agar jangan membuang sampah sembarangan dan sampah dipastikan di taruh pada tong sampah yang disediakan. Rudy juga memastikan dan mengingatkan anggotanya agar tidak bermin main dalam penegakan aturan tersebut.
Penyedian tong sampahd alam angkot ini, bukan hanya Padang yang memberlakukannya. Kota Bandung sebelumnya sudah menerapkan aturan ini. Namun, Pemkot Bandung terlebih dahulu menyediakan tong sampah gratis untuk diletakkan di dalam angkot. Hingga Desember ini  Pemkot Bandung telah memasang 500 dari target 1.000 tong sampah untuk mendukung Program Bandung Bersih 2015. (hsb) 

 
Ruko Dilarang Dibangun di Aiapacah E-mail
Ditulis Oleh Redaksi   
Friday, 19 December 2014

Share this!

AIAPACAH, METRO
Kawasan Aiapacah diperkirakan bakal terus berkembang dan semakin ramai setelah pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang. Karena itu, Pemko berencana mengawasi setiap pengembangan pembangunan baru di Aiapacah.
Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) dan Perumahan, Afrizal BR menyebut, jika ada pembangunan baru maka sudah ada ketentuan yang mengatur dan tidak boleh dilanggar. Peraturan Walikota (perwako) yang mengatur tentang pengembangan pembangunan di Aiapacah.
”Diharapkan, kawasan pusat pemerintahan di Aiapacah benar-benar terjaga. Harus ada pengawasan setiap pertumbuhan pembangunan di kawasan itu,” ungkap Afrizal, Kamis (18/12).

Dia mengakui, dengan menjadikan Aiapacah sebagai pusat perkantoran pemerintahan, tentu akan banyak yang melirik kawasan tersebut sebagai tempat pembangunan binis dan usaha. Dipastikan akan banyak pembangunan bangunan, perkantoran dilakukan pihak pengembang. Akan tetapi, sesuai aturan dalam Perwako, pengembangan pembangunan tidak boleh dalam  bentuk jenis ruko. Setiap pembangunan yang dilakukan harus berbentuk perkantoran. ”Aturannya sudah ada, kita akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan setiap perkembangan pembangunan di akwasan itu,” ungkap Afrizal, menegaskan Dinas TRTB tidak akan memberikan izin untuk membuat bangunan jenis ruko.


Lokasi pembangunan pusat perkantoran pemerintahan terdiri dari dua yakni, kawasan inti terdiri dari bangunan kantor Balaikota, gedung DPRD, masjid dan kolam renang, sementara untuk kawasan pendukung meliputi perkantoran SKPD.
Agar kawasan pusat perkantoran pemerintahan tersebut tetap terjaga keindahannya, maka pemerintah Kota Padang membuat aturan bagi pengembangan pembangunan di kawasan itu. Bahkan Dinas TRTB tidak akan memberikan izin untuk membuat bangunan jenis  Ruko di kawasan tersebut. (hsb)

 
Sengkarut Pasar, Pedagang Temui Komnas HAM E-mail
Ditulis Oleh Redaksi   
Friday, 19 December 2014

Share this!

PASAR RAYA, METRO
Pedagang Pasar Raya korban gempa 2009, kembali melakukan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Balaikota, Aiapacah, Rabu (17/12). Pedagang menginginkan Komnas HAM membantu mereka untuk mendapatkan hak-hak yang dianggap telah hilang.
Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Padang, Ahmad Yani menyebut, pertemuan dilakukan karena sejak gempa 2009 lalu, sengkarut masalah pasar tidak pernah selesai. Komnas HAM telah ikut terlibat dari awal untuk menjembatani pedagang dengan Pemko.


”Persoalan Pasar Inpres I, II, III dan IV tak kunjung selesai. Padahal Pemko telah menjanjikan penyelesain pembangunan pasar selesai dilakukan dua tahun setelah dimulai pembangunan,” sebut Ahmad Yani. Selain itu, juga ada masalah pemutusan kontrak pembangunan Pasar Fase VII, penggusuran PKL, pemindahan pedagang di samping Balaikota lama karena ada pengerjaan pangkalan angkot. 


”Kami berharap dengan bantuan Komnas HAM, persoalan yang sudah begitu lama terjadi di pasar bisa diselesaikan. Sebagai pedagang kami juga berhak mendapatkan tempat layak dan pelayanan baik dari Pemko,” ungkapnya.
Kepala Komnas HAM Kantor Perwakilan Wilayah Sumbar, Sultanul Arifin mengatakan, keluhan pedagang yang paling urgen adalah pemutusan kontrak pembangunan Fase VII serta pembangunan Pasar Inpres I, II, III dan IV. Saat ini, Komnas HAM mendorong Pemko untuk melanjutkan kembali kontrak pembangunan Fase VII. 


”Jika Pemko tidak melanjutkan kembali pembangunan Fase VI, berarti Pemko telah melakukan pelanggaran HAM terhadap pedagang, begitu juga dengan Inpres I, II, III dan IV,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pasar, Hendrizal Azhar mengaku, dalam pertemuan antara pedagang dengan Komnas HAM, Dinas Pasar tidak dilibatkan. Namun, selama ini Pemko tidak pernah menelantarkan pedagang, dan pedagang selalu diberikan tempat untuk berjualan.


Terkait rencana Komnas HAM melakukan klarifikasi dengan Pemko, Hendrizal mengaku pihaknya tentu siap untuk memberikan penjelasan yang dibutuhkan. (hsb)

 
Gereja Katedral ST Theresia Dikawal E-mail
Ditulis Oleh Redaksi   
Friday, 19 December 2014

Share this!

BUNDO KANDUANG, METRO

Jelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2015, sejumlah gereja di Padang mulai mempersiapkan semua kelengkapan. Seperti terlihat di dua gereja yang berada di Jalan Bundo Kanduang, Kecamatan Padang Barat, Kamis (18/12).
Pantauan POSMETRO di Gereja Katedral  ST Theresia dan Paroki Gedung ST Theresia Padang, terlihat aktifitas lebih ramai dari hari sebelumnya, seperti pemasangan tenda.
Pekerja juga nampak memasang lampu hias, dan membuat hiasan pohon Natal. Di samping itu juga ada penjagaan dilakukan petugas Satpol PP di depan Paroki Gedung St Theresia.
Ketua Pelaksana Pelaksanaan Hari Natal di Padang, Erwin kepada POSMETRO mengatakan, pada H-5 hingga H-1 perayaan malam Natal, persiapan terus dilakukan. Sehingga saat beribadat, para jemaat bisa lebih tenang dalam menjalankannya. 


“Setiap tahun kami melakukan hal rutin seperti ini. Persiapan dilakukan mulai dari tempat ibadan hingga aksesoris pohon natal, sehingga nanti jemaat lebih aman dan tenang saat beribadat,” ucapnya.
Ditambahkan, untuk Gereja Katedral ST Theresia, setidaknya ada sekitar 2.000 umat kristiani diperkirakan menjalankan ibadah pada malam perayaan Natal.
Dari 33 gereja di Padang, 32 diantaranya sudah mempersiapkan diri untuk menyambut Hari Raya Natal, dan satu diantaranya masih rusak. 


“Namun, untuk pusat peribadatan pada malam Natal nanti, memang dipusatkan di Gereja Katedral ST Theresia,” paparnya.
Saat ditanyai mengenai ketakutan akan ancaman teroris ataupun bom, Erwin menyebut semuanya itu diserahkan kepada yang di atas.
Menurutnya, sejauh ini, pihak dari Dewan Gereja sendiri juga sudah mewanti-wanti kepada tiap gereja untuk lebih meningkatkan pengamanan dan pengawasan terhadap orang yang terlihat asing.
“Semoga dalam perayaan kali ini tidak ditemukan kendala yang berarti, dan kami bisa beribadat dengan

 
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Hasil 1 - 10 dari 1651